Sosialisasi Anti Korupsi dan Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online Tahun 2024 (11/06/2024)

INSPEKTORAT.lampungtimurkab.go.id- Inspektorat Kabupaten Lampung Timur malakukan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online Tahun 2024. kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Emersia Bandar Lampung pada tanggal 11 Juni 2024 yang dihadiri oleh seluruh staf perencanaan Inspektorat lampung timur, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur dan Jajarannya dengan Narasumber Aris Supriyanto, S.Sos.MM dari Asesor kompetensi LSP KPK-RI. Acara tersebut dibuka oleh Bpk Drs. Tarmizi selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Narasumber Aris Supriyanto, S.Sos.MM menyampaiakan bahwa "Apa aja sih....kriteria Korupsi menurut Undang-Undang TIPIKOR ?  " Menurut Undang Undang TIPIKOR yang dikatakan Korupsi itu ada 7 (tujuh) Kreteria yaitu

1.MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
2.PERBUATAN CURANG
3.SUAP MENYUAP
4.PENGGELAPAN DALAM JABATAN
5.PEMERASAN
6.BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENGADAAN
7.GRATIFIKASI

menurut Aris Supriyanto "Dalam Upaya pencegahan korupsi di Daerah dilakukan dengan mengimplementasikan delapan area Intervensi sebagai Fokus Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (good govermen) yaitu 

1. Perencanaan dan penganggaran APBD,
2. pengadaan barang dan jasa,
3. Pelayanan terpadu satu pintu,
4. Manajemen aparatur sipil negara,
5. Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah,
6. Optimalisasi pendapatan daerah,
7. Tata kelola dana desa, dan
8. Manajemen aset daerah.

"Upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sudah di bangun sistem secara online diantara Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor atau Layanan KPK RI yaitu https://gol.kpk.go.id " 

contoh Pencegahan Korupsi di Sektor Publik yaitu pertama Setiap Pejabat Publik Wajib Melaporkan dan mengumumkan ke Publik Jumlah Harta Kekayaan baik sebelum dan sesudah menjabat, kedua Melakukan proses lelang atau penawaran dalam kontrak pengadaan barang / jasa secara terbuka,  ketiga perlu dikembangkan yang transparan dan akuntebel dalam perekrutan pegawai ASN maupun PPPK, dan lain-lain.